Peran penegakan hukum di laut memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Keadilan harus ditegakkan secara adil dan merata untuk semua pihak yang berada di laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi sumber daya laut dan juga kepentingan masyarakat yang hidup di sekitar perairan.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Peran penegakan hukum di laut sangat penting untuk mencegah berbagai kejahatan seperti illegal fishing, smuggling, dan juga terorisme maritim. Kita harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif.”

Penerapan keadilan dalam penegakan hukum di laut juga mendapat sorotan dari pakar hukum kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana. Menurut beliau, “Pentingnya penerapan keadilan dalam penegakan hukum di laut adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan penegakan hukum di laut.”

Dalam konteks ini, peran lembaga penegak hukum seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bakamla sangatlah vital. Mereka harus bekerja sama secara sinergis untuk memastikan penegakan hukum di laut berjalan dengan baik dan efisien.

Dalam wawancara dengan Kompas.com, Kepala Polisi Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Baharkam Polri, Irjen Polisi Toni Harmanto, menyatakan bahwa “Penerapan keadilan dalam penegakan hukum di laut tidak hanya untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat yang hidup di sekitar perairan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penegakan hukum di laut sangat penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia. Keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan penegakan hukum di laut untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi semua pihak yang berkepentingan di laut.