Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, sayangnya masih sering terjadi pelanggaran batas laut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi prioritas utama. “Kami terus melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.

Salah satu contoh pelanggaran batas laut yang sering terjadi adalah pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini tidak hanya merugikan nelayan lokal, tetapi juga merusak ekosistem laut. Untuk itu, penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Hartono, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia masih belum optimal. “Masih banyak kendala dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, mulai dari kurangnya sarana dan prasarana hingga minimnya koordinasi antar lembaga terkait,” ujarnya.

Untuk itu, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari TNI AL, Polisi Perairan, Bakamla, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. “Kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif,” tambah Hartono.

Dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut yang lebih baik, diharapkan wilayah perairan Indonesia dapat lebih aman dan terjaga kedaulatannya. Selain itu, hal ini juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nelayan lokal dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Semua pihak perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.