Penegakan Hukum Maritim oleh Bakamla Jambi: Langkah Tegas Menjaga Kedaulatan
Penegakan Hukum Maritim oleh Bakamla Jambi: Langkah Tegas Menjaga Kedaulatan
Penegakan hukum maritim adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan. Bakamla Jambi, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, telah melakukan langkah-langkah tegas untuk memastikan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla Jambi, Letkol Bakamla Muhammad Rizal, penegakan hukum maritim merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara. “Kita harus tegas dalam menindak pelanggar hukum di perairan kita, agar tidak ada yang merusak kedaulatan negara,” ujarnya.
Langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh Bakamla Jambi antara lain adalah patroli rutin di perairan Jambi, pemeriksaan kapal-kapal yang mencurigakan, dan penindakan terhadap pelanggar hukum maritim. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan di perairan, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang terlarang, dan tindak kejahatan lainnya.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum maritim oleh Bakamla Jambi merupakan langkah yang sangat positif dalam menjaga kedaulatan negara di perairan. “Kita harus mendukung upaya-upaya penegakan hukum maritim seperti yang dilakukan oleh Bakamla Jambi, agar perairan Indonesia tetap aman dan terlindungi,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Irjen Pol Muchammad Hambali, juga memberikan apresiasi terhadap langkah tegas yang dilakukan oleh Bakamla Jambi. Menurutnya, kerjasama antara Bakamla Jambi dan Polda Jambi dalam penegakan hukum maritim sangat penting untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di perairan Jambi.
Dengan langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh Bakamla Jambi, diharapkan kedaulatan negara di perairan Jambi dapat terjaga dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu mendukung upaya-upaya penegakan hukum maritim ini demi keamanan dan kedaulatan negara yang lebih baik.