Tantangan dan strategi penegakan hukum di laut Indonesia merupakan topik yang terus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Kehadiran berbagai potensi konflik dan pelanggaran hukum di perairan Indonesia menuntut penegakan hukum yang kuat dan efektif.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tantangan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah luasnya wilayah perairan yang harus dijaga. “Kita memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan 95 ribu km garis pantai. Ini menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum laut kita,” ujar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Strategi penegakan hukum di laut Indonesia perlu terus dikembangkan agar dapat mengatasi tantangan yang ada. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, M. Zulficar Mochtar, kerjasama antarlembaga dan negara sangat penting dalam penegakan hukum laut. “Kita perlu meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait seperti TNI AL, Polri, dan KKP dalam penegakan hukum di laut Indonesia,” ujar M. Zulficar Mochtar.

Penegakan hukum di laut Indonesia juga memerlukan peran aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi terkait potensi pelanggaran hukum laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Prigi Arisandi, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian laut Indonesia. “Masyarakat perlu dilibatkan sebagai mata dan telinga pemerintah dalam melindungi sumber daya laut kita,” ujar Prigi Arisandi.

Dengan adanya upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat semakin efektif dan berhasil dalam menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya laut. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan strategi penegakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan dinamika laut Indonesia.