Penegakan Hukum Laut: Tantangan dan Prospek di Indonesia
Penegakan hukum laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di perairan Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan penegakan hukum laut di Indonesia juga tidak sedikit. Begitu juga dengan prospek yang bisa diharapkan ke depannya.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), I Made Andi Arsana, penegakan hukum laut di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. “Kita butuh peningkatan kapasitas dalam hal pelatihan dan peralatan untuk menunjang penegakan hukum laut di Indonesia,” ujar I Made Andi Arsana.
Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum laut di Indonesia adalah masalah keberlanjutan. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS), Harkristuti Harkrisnowo. Menurutnya, penegakan hukum laut harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan laut.
Namun, di tengah tantangan yang ada, masih ada prospek yang cerah dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Menurut Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, penegakan hukum laut dapat ditingkatkan melalui kerjasama lintas sektoral antar lembaga terkait. “Kerjasama lintas sektoral sangat penting dalam penegakan hukum laut agar penindakan dapat dilakukan secara efektif,” ujar Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito.
Dengan adanya peningkatan kapasitas, kerjasama lintas sektoral, dan keberlanjutan dalam penegakan hukum laut, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan keamanan dan kedaulatan di perairannya. Sebagai negara maritim, penegakan hukum laut merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk melindungi sumber daya laut dan mencegah tindakan illegal fishing serta kejahatan laut lainnya.
Referensi:
1. Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)
2. The Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS)
3. Badan SAR Nasional (Basarnas)